5. Pekembangan pemikiran HAM di Indonesia:
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
1) Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
2) Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
3) Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945
4. Pasal-pasal Hak Asasi Manusia
Pasal 1.
Semua orang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan rights.Merekadikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalamsemangat persaudaraan.
Pasal 2.
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yangtermaktub di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras,warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asalnasional atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selain itu, tidakada perbedaan harus dilakukan atas dasar politik, berhubung dgn hukum ataustatus internasional negara atau wilayah yang dimiliki oleh seseorang, baikbersifat independen, trust, non-self-pemimpin yang lain atau di bawah batasankedaulatan.
Pasal 3.
Setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan individu.
Pasal 4.
Tidak seorang pun akan diselenggarakan di perbudakan atau diperhambakan,perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuk.
Pasal 5.
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, ganas atauperlakuan atau hukuman menghinakan.
Pasal 6.
Setiap orang berhak atas pengakuan di mana-mana sebagai orang di depanhukum.
Pasal 7.
Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi sama untukperlindungan hukum. Semua berhak atas itu.
Pasal 8.
Setiap orang perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yangmelanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah padadiskriminasi semacam berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilannasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yangdiberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.
Pasal 9.
Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang penangkapan, penahanan ataupembuangan.
Pasal 10.
Setiap orang berhak penuh untuk kesetaraan yang adil dan terbuka olehpengadilan yang independen dan imparsial hakim, dalam menetapkan hak dankewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkankepadanya.
Pasal 11.
(1) Setiap orang yang dituntut dengan hukuman pelanggaran berhak untukdisangka bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalamsuatu pengadilan di mana dia memiliki semua jaminan yang diperlukanuntuk pembelaannya.
(2) Tidak seorang pun akan diselenggarakan bersalah atas pelanggaranhukuman pada setiap perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatupelanggaran hukuman, di bawah undang-undang nasional atauinternasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak yang akandikenakan hukuman berat dari salah satu yang telah berlaku pada saathukuman pelanggaran tersebut dilakukan.
Pasal 12.
Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang gangguan dengan pribadinya,keluarganya, rumah atau korespondensi, atau serangan ke ataskehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatperlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu.
Pasal 13.
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinyasendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
Pasal 14.
(1) Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara-negara laindari pengejaran.
(2) Ha ini tidak berlaku untuk kasus penuntutan yang benar-benar timbulkarena kejahatan non-politik atau perbuatan-perbuatan yang bertentangandengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 15.
(1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
(2) Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang deprived of his negaraannyaatau ditolak hak untuk mengubah kewarganegaraan itu.
Pasal 16.
(1) Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan,kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka berhak memperoleh hak yang sama seperti perkawinan,selama perkawinan dan pada saat perceraian.
(2) Pernikahan akan memasuki hanya dengan bebas dan persetujuan penuholeh kedua mempelai.
(3) Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat danberhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.
Pasal 17.
(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-samadengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang deprived of his property.
Pasal 18.
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak initermasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaan, dankebebasan, baik sendiri maupun dengan orang lain dan masyarakat umum atauswasta, untuk nyata nya agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek ,ibadah dan ketaatan.
Pasal 19.
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat;hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untukmencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui mediaapapun dan berapapun frontiers.
Pasal 20.
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secaradamai.(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.
Pasal 21.
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secaralangsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; ini harusdinyatakan dalam pemilihan berkala dan asli yang harus oleh universal dankesetaraan hak dan harus dilaksanakan oleh rahasia suara atau setaragratis voting prosedur.
Pasal 22.
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial danberhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dankerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumberkekayaan dari setiap Negara, dari ekonomi, sosial dan budaya sangatdiperlukan untuk hak martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.
Pasal 23.
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilihpekerjaan, dan hanya untuk kondisi baik, dan berhak atas perlindungan daripengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang samauntuk pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adildan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupanyang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu, dengan caralain dengan perlindungan sosial.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerjauntuk melindungi kepentingannya.
Pasal 24.
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk jam kerja dan hari liburberkala, dengan menerima upah.
Pasal 25.
(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dankesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian,perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yangdiperlukan, dan hak untuk keamanan dalam hal pengangguran, sakit, cacat,menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan matapencarian yang lain keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
(2) ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan. Semua anak,baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapatperlindungan sosial yang sama.
Pasal 26.
(1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis,setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar.Pendidikan rendah harus diwajibkan. Teknis dan profesional pendidikanharus dibuat tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus secara adildapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan penuh manusia dengankepribadian dan memperkuat hak asasi manusia dan kebebasanfundamental. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransidan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama,serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untukmemelihara perdamaian.
(3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akandiberikan kepada anak-anak mereka.
Pasal 27.
(1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupankebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian danberbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya
(2) Setiap orang berhak mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentinganmoril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari ilmiah, kesusasteraanatau artistik produksi yang dia adalah penulis.
Pasal 28.
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapatdilaksanakan sepenuhnya.
Pasal 29.
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana sajayang kosong dan penuh pengembangan pribadinya adalah mungkin.
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orangharus tunduk hanya seperti itu karena keterbatasan yang ditentukan olehundang-undang semata-mata untuk tujuan pengamanan karena pengakuandan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan tentusaja memenuhi persyaratan moralitas , ketertiban umum dan kesejahteraanumum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
(3) Hak-hak dan kebebasan Mei sama sekali tidak dapat dilaksanakanbertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 30.
Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatuNegara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk pemusnahan atas hakdan kebebasan-kebebasan yang tercantum di sini.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon